http://cozypan.com

Ini Kesulitan Polisi Dalam Identifikasi Korban Pesawat Lion Air JT 610

loading…

Kantong mayat yang berisi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat tiba di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Tim DVI Polri RS Polri hingga kini masih belum mengidentifikasi satu pun dari 48 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang ada di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada sejumlah kendala pada proses identifikasi itu.

Kepala RS Polri, Kramat Jati, Kombes Musyafak mengatakan, kesulitan proses identifikasi pada 24 kantong jenazah yang tiba pada Selasa, 30 Oktober kemarin masih sama dengan kesulitan proses identifikasi pada 24 kantong jenazah yang tiba pada Senin, 29 Oktober lalu. Pasalnya, korban yang dikirim ke Postmortem RS Polri relatif tak utuh.

“Maka itu, kita mengandalkan hasil pemeriksaan DNA, itu suatu kendala juga karena kondisi korban itu sendiri,” ujarnya pada wartawan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (31/10/2018).

Selain itu, kata dia, body part yang ada di 48 kantong jenazah itu pun tak semuanya sama. Artinya, potongan itu ada yang hanya berupa kulit, otot-otot, dan lainnya yang mana menjadi kendala pula dalam proses identifikasi.

“Sehingga dari kemarin ya, 24 kantong jenazah (pada Senin, 29 Oktober kemarin), ada kurang lebih 87 keping bagian dari pada tubuh itu yang kita periksa sampel DNA-nya,” tuturnya.

Namun begitu, tambahnya, proses identifikasi masih bisa dilakukan berdasarkan pemeriksaan DNA karena sampel DNA bisa dilakukan pada bagian-bagian tubuh korban, baik melalui sampel rambut, kulit, otot, tulang, dan baju yang pernah dipakai. Maka itu, pihaknya pun meminta pada keluarga korban untuk menyerahkan semua data yang belum lengkap agar bisa dilakukan tes DNA.

(ysw)

Sisir Tanjung Pakis, Tim SAR Temukan Bagian Tubuh Korban Lion Air

loading…

Tim Basarnas mengevakuasi bagian tubuh korban penumpang pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018). Foto/Eko Purwanto/SINDOphoto

KARAWANG – Tim pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat menemukan tiga bagian tubuh korban sekitar 10 mil dari pantai Tanjung Pakis.

Potongan tubuh ditemukan sekitar pukul 10.00 hingga 10.30 WIB. Selanjutnya bagian tubuh korban itu akan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Jabar, Trunoyudo mengatakan Tim pencari dari Lantamal TNI menemukan bagian tubuh sekitar 10 mil atau 2 jam dari pantai Tanjung Pakis.

“Ditemukan di arah timur Pantai Tanjung Pakis. Dengan temuan ini pencarian terus dilakukan di dekat lokasi penemuan sbobet indonesia,” kata Trunoyudo di Karawang, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Menurut Trunoyudo, temuan bagian tubuh ini akan dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Saat ini proses evakuasi bagian tubuh korban ini masih menungu hasil pencarian dari tim yang masih di lapangan.

“Masih menunggu tim lainnya sekarang mereka masih di lapangan,” kata Trunoyudo.

(mhd)

Ini Video Ditemukannya Potongan-potongan Pesawat Lion Air JT 610

loading…

Potongan pesawat Lion Air JT 610 dan serpihan pesawat di Perairan Karawang, Jawa Barat. Foto/Istimewa

JAKARTA – Badan SAR Nasional (Basarnas) menemukan lokasi jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Hal itu terlihat dari serpihan-serpihan yang mengapung di perairan Karawang.

“Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya,” tulis Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam akun Twitternya @Sutopo_PN, Senin (29/10/2018).

Ini Video Ditemukannya Potongan-potongan Pesawat Lion Air JT 610

Sutopo juga menambahkan, Basarnas juga dibantu oleh TNI dan Polri. “Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri dan relawan terus lakulan evakuasi,” katanya.

Dalam video berdurasi 45 menit yang diunggah oleh Sutopo, petuga gabungan menemukan serpihan dan puing-puing pesawat Lion Air JT 610.

(mhd)

Musim Hujan, Wali Kota Jaksel Tinjau Stasiun Pompa Pengendali Banjir

loading…

JAKARTA – Memasuki musim penghujan, Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) Marullah Matali meninjau Stasiun Pompa Pengendali Banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

“Stasiun pompa ini memiliki arti yang sangat besar bagi Kelurahan Pengadegan, karena memiliki manfaat yang sangat besar sekali,” ujar Marullah kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pompa yang dimiliki stasiun tersebut memiliki kapasitas cukup besar. Pompa pertama memiliki kapasitas 250 liter per detik, kemudian yang kedua memiliki kapasitas 500 liter per detik.

“Ini bekerja setiap hari, maka genangan-genangan yang ada dapat diantisipasi dengan baik,” tuturnya.

Dia mengimbau pada masyarakat untuk selalu menjaga situasi dan lingkungan mereka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebersihan dan buang sampah pada tempatnya, itu menjadi prioritas bagi warga masyarakat, khususnya di Jakarta Selatan.

Selain itu, Marullah juga meminta kepada masyarakat untuk selalu bergotong royong dan tidak acuh terhadap lingkungan. “Gotong royong kalau bicara soal kebersihan, itu bukan bicara soal buang sampah, tapi ini milik kita semuanya,” katanya.

(thm)

Liburan, Jalur Puncak Mengular hingga 4 Kilometer

loading…

BOGOR – Memasuki libur akhir pekan, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Kemacetan terjadi menjelang pintu Tol Ciawi sepanjang 4 kilometer.

Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama mengatakan kemacetan panjang itu terjadi sejak pukul 07.00 WIB. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak sudah mengular menjelang Tol Ciawi. “Antrean kendaraan sudah mencapai 4 kilometer,” kata Hasby, kepada wartawan, Sabtu (27/10/2018).

Tidak hanya di Tol Ciawi, kemacetan juga terjadi di beberapa titik di sepanjang Jalur Puncak mulai dari Simpang Gadog, Simpang Pasir Muncang, Jembatan Gadog, Megamendung hingga kawasan Cisarua.

“Kemacetan juga terjadi di persimpang lokasi wisata Taman Wisata Matahari dan Taman Safari Indonesia karena banyak keluar masuk kendaraan,” jelas Hasby.

Untuk mengurai kemacetan di Jalur Puncak tersebut, Satlantas Polres Bogor pun memberlakukan sistem satu arah (one way) dari arah Jakarta menuju Puncak lebih awal dari biasanya yakni pukul 07.15 WIB.

“Jam 7 lebih sedikit kita lakukan satu arah ke Puncak untuk mengurangi kepadatan. Sampai kapannya masih situasional tergantung kondisi di lapangan,” tuturnya.

Hasby mengimbau agar masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju Cianjur dan sekitanya dapat melalui jalur alternatif yakni Cileungsi-Jonggol-Cariu- Cianjur. Atau dapat melalui Jalur Sukabumi.

“Selain tidak terjebak satu arah seperti Puncak, jalur alternatif itu juga lebih cepat,” tutup Hasby.

(ysw)

Ada Aksi Bela Tauhid, PT KAI Rekayasa Pemberangkatan Kereta Jarak Jauh

loading…

Ilustrasi penumpang kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Ada Aksi Bela Tauhid, PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi pemberangkatan KA. Ini untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Rekayasa pola operasi pemberangkatan KA diberlakukan pada 11 KA yang berangkat dari Stasiun Gambir pada hari ini yakni dengan Berhenti Luar Biasa (BLB) atau memberhentikan KA di Stasiun Jatinegara untuk proses naik penumpang.

“Biasanya KA yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di stasiun Jatinegara, namun khusus hari ini akan diberhentikan juga di Stasiun Jatinegara untuk proses naik penumpang. Hal ini untuk memudahkan calon penumpang KA yang kesulitan menuju Stasiun Gambir, mereka bisa punya alternatif dengan naik dari Stasiun Jatinegara,” ucap Edy Kuswoyo, Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Operasi rekayasa pemberangkatan KA ini berlaku mulai dari keberangkatan KA 24 (Argo Parahyangan) keberangkatan pukul 10.30 WIB sampai dengan KA 11234 (Argo Parahyangan Tambahan) keberangkatan pukul 17.02 WIB.

“Dengan adanya rekayasa pola operasi pemberangkaran KA dengan BLB ini, PT KAI juga telah menyiagakan petugas untuk membantu pelayanan penumpang disana,” tambah Edy.

(ysw)

Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, KSPI Minta UMP DKI Naik 25{d8fec6297a4cfe7f92d0a3b7b5ff8deafe35a908531dc6f9198f667afc4e870b}

loading…

Sejumlah buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes keras apabila Pemprov DKI Jakarta pada Jumat besok menetapkan upah minimum provinsi (UMP) naik sebesar 8,03{d8fec6297a4cfe7f92d0a3b7b5ff8deafe35a908531dc6f9198f667afc4e870b}.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, upah minimum buruh DKI Jakarta saat ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.”Di Karawang, upah minimum 2018 sebesar Rp3.919.291,19 dan Kota Bekasi Rp3.915.353,71. Sementara itu, upah minimum DKI hanya Rp3.648.035,” kata Iqbal kepada SINDOnews, Kamis (25/10/2018).

Tahun depan, lanjut Iqbal dengan kenaikan upah minimum sebesar 8,03{d8fec6297a4cfe7f92d0a3b7b5ff8deafe35a908531dc6f9198f667afc4e870b} maka upah Karawang menjadi Rp4.234.010 dan Kota Bekasi menjadi Rp4.229.755. Sedangkan DKI Jakarta menjadi Rp3.940.972. Selisih kurang lebih 300.000 dari kedua kota tersebut.

Dia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal. Bagaimana mungkin upah DKI selama tiga tahun berturut-turut lebih rendah dari Bekasi dan Karawang.”Andaikan UMP DKI pada 2019 nanti hanya naik 8,03 persen, apakah mungkin bisa hidup layak di Jakarta?” tanya Iqbal.(Baca: Jumat, Pemprov DKI Akan Umumkan UMP 2019 Sebesar Rp3,9 Juta)

Dia memberikan hitung-hitungan sederhana, untuk makan saja, setidaknya harus mengeluarkan Rp45.000 per hari, dengan asumsi makan tiga kali sehari masing-masing Rp15.000. Rp 45.000 dikalikan 30 hari (sebulan), maka totalnya Rp1.350.000

Sementara itu untuk sewa rumah, biaya listrik, dan air, dalam sebulan bisa mencapai Rp1.300.000. Sedangkan untuk transportasi membutuhkan biaya setidaknya Rp500.000″Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik,” kata Iqbal.

Jika tahun 2019 UMP DKI sebesar Rp3.940.972, dikurangi Rp 3.150.000 sisanya tinggal Rp790.972.”Apa mungkin hidup di DKI dengan Rp790.000 untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?. Oleh karena itu, buruh meminta upah tahun 2019 naik 20 hingga 25 persen agar bisa hidup layak,” ucapnya.

(whb)

Polisi Dalami Motif Ilham Cabuli Dua Bocah di Jagakarsa

loading…

JAKARTA – Polisi meringkus Ilham Lahya (26) di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah mencabuli dua bocah perempuan berinisial ZKA (9) dan MSF (14) di sebuah Masjid kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stevanus Tamuntuan mengatakan, hingga kini Ilham masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Selatan lantaran mencabuli bocah di dalam masjid. Polisi belum bisa memastikan apakah pelaku melakukan pencabulan itu karena memiliki sifat pedofil ataukah tidak.

“Kita masih dalami motifnya melakukan itu, masih kita gali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/10/2018). Selain itu, lanjut dia, polisi juga masih mendalami apakah ada korban lainnya selain dua bocah perempuan itu. (Baca: Diduga Cabuli 2 Bocah, Aco Mendekam di Balik Jeruji Besi)

Polisi juga masih mendalami apakah pelaku baru kali ini melakukan perbuatan itu ataukah sudah lama. “Sejauh ini korban dua orang, tapi kami masih kembangkan lagi kemungkinan-kemungkinan yang ada,” ucapnya.

(whb)

Polisi Pastikan Pemeriksaan Pengusaha Gula Tetap Dilanjutkan

loading…

JAKARTA – Bareskrim Mabes Polri memastikan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap pengusaha gula berinisial GJ terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha Toh Keng Siong. Gugatan praperadilan yang diajukan GJ tidak akan memengaruhi proses penyelidikan kasus tersebut.

Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Kombes Po Daniel Tahi Monang mengatakan, penyidik tidak terpengaruh dengan proses gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum GJ ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Penyidikan tetap jalan. Itukan proses pengadilan. Kita panggil secepatnya, ada pasal utama, salah satunya kita tonjolkan memang TPPU-nya,” kata Daniel di Jakarta, Selasa kemarin.
 
Untuk diketahui sedianya PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perdana gugatan praperadilan GJ yang ketiga kali terhadap penyidik Bareskrim pada Senin, 22 Oktober 2018 kemarin. Namun sidang tersebut urung digelar.

Majelis hakim menunda sidang hingga tiga pekan atau 12 November 2018. Dalam praperadilan itu, GJ mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/547/IX/2016/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/I/2018/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 4 Januari 2018.
Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/172/XII/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 Desember 2016.

Tim kuasa hukum GJ tercatat telah tiga kali mengajukan dan dua kali mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri melalui PN Jakarta Selatan.

Pada sidang gugatan praperadilan GJ ketiga kalinya yang seharusnya digelar pada Senin kemarin. Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan hakim menunda sidang lantaran pemohon dan termohon tidak hadir.

“Tadi sidang ditunda tiga pekan karena pemohon dan termohon tidak hadir, serta pemanggilannya harus melalui PN Jakarta Pusat,” ucap Achmad.

(whb)

Pengamat: Pemkot Bekasi Kerap Minta Dana Hibah dengan Berbagai Istilah

loading…

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai akna terus meminta dana hibah kepada Pemprov DKI jakarta dengan berbagai istilah. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga heran dengan sikap Pemkot Bekasi yang meminta uang hibah dengan dalih kompensasi bau.

Nirwono mempertanyakan sampai kapan Bekasi terus meminta uang tersebut kepada DKI. Karena menurutnya hal itu tidak menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Antara kedua belah pihak, lanjutnya, perlu pembicaraan khusus terkait strategi dalam menangani permasalahan sampah yang ada.

“Ya pasti akan terus minta uang dana hibah dengan berbagai istilah, sampai kapan? Untuk itu harus ada strategi khusus tersebut. Untuk benar-benar menuntaskan masalah sampah di DKI. Apalagi kontrak dengan TPA Bantargebang hingga 2029 yang tinggal 10 tahun lagi,” tambahnya.

Nirwono menilai, setelah terus meminta uang hibah, tidak ada dampak siginifikan dalam hal pengelolaan sampah di Bekasi sendiri.”Ya betul (ujung-ujungnya uang hibah). Sekarang yang juga perlu ditanyakan kepada Pemkot Bekasi,  bagaimana penanganan dan pengelolaan sampah Bekasi selama ini?” ucapnya.

(whb)