http://cozypan.com

Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan

loading…

Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan. (Antara).

JAKARTA – Pemerintah berupaya membuat terobosan memecahkan problem kemacetan yang selama ini mendera Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Salah satu solusi yang diambil adalah mengintegrasikan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini mendesak diambil karena kemacetan menim bulkan kerugian sangat besar, yakni mencapai Rp65 triliun.

Baca Juga:

Integrasi akan dilakukan lewat sebuah otoritas baru. Badan inilah yang akan menyatukan pengelolaan untuk memudah kan integrasi moda transportasi dan koordinasi pengelolaannya. Saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, BPTJ yang ber ada di bawah Kementerian Perhubungan tidak melibatkan unsur pemerintah daerah.

Hanya, bagaimana bentuk otoritas baru dimaksud, peng organisasian, dan kewenangannya, kemari masih belum di putuskan. Namun, otoritas dipastikan akan melibatkan unsur pemerintah pusat dan provinsi di Jabodetabek. Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) memimpin koordinasi dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam integrasi transportasi antarwilayah tersebut.

Rencana pembentukan otoritas yang akan mengintegrasikan muncul dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang digelar di Kantor Presiden kemarin.

Selain melibatkan men teri terkait, rapat juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Karena saya lihat sekarang ini memang sebagai contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Presiden mengingin kan semua moda transportasi terintegrasi dengan baik. Dalam pandangannya, jika mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta bandara siap bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, maka kerugian karena kemacetan dapat dikurangi. Berdasarkan data Bappenas, kerugian karena kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun.

“Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT, jadi LRT. Dalam lima tahun sudah jadi barang. Enggak mungkin halhal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar bisa selesai sehingga Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” tandasnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar pengelolaan transit-oriented development (TOD) dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, selama berpuluh-puluh tahun TOD tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang harus dirancang dan dihitung sebaik-baiknya.

“Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tegasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan hasil rapat terbatas memutuskan penye der – hanaan pengelolaan transportasi di Jabodetabek, baik pengelolaan MRT, LRT, maupun Trans jakarta.

Menurut dia, integrasi dibutuhkan karena selama ini setiap moda transportasi dikelola instansi berbeda. Aki batnya, sering terjadi keterlambatan karena perbedaan pendapat. “Jadi akan disatukan. Artinya menyatukan kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk itu. Bagaimana bentuknya itu belum. Ini mau satu tangan jangan nanti ada di Perhubungan, PU, atau DKI,” ungkapnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi me nuturkan, dengan ada penyatuan pengelolaan akan lebih memudahkan mengintegrasikan moda transportasi. Dia bahkan menyebut dimungkinkan dibentuk sebuah otoritas baru yang mengurusi transportasi di Jabodetabek.